Rifqinizamy Karsayuda Minta KSP Lebih ‘Muncul’ Selesaikan Program Prioritas

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk lebih berperan aktif dalam mengurai sumbatan yang terjadi antar kementerian/ lembaga dalam penanganan suatu program atau debottlenecking serta masalah terkait program prioritas lainnya. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), perwakilan Sekretariat Kabinet dan perwakilan KSP.

“Saya ingin KSP memiliki komitmen menyelesaikan debottlenecking sekaligus memperbaiki komunikasi politik kepada publik, dari pemerintah, dari istana kepada publik, ini mampu muncul ke depan. Terlalu banyak semrawut isu publik yang mestinya bisa diselesaikan oleh KSP, ” ungkap Rifqi, sapaan akrabnya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar

Kepada Parlementaria, politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan adanya 3 program prioritas yang menjadi tugas KSP, antara lain; menghilangkan sumbatan-sumbatan program antar kementerian/ lembaga atau yang disebut sebagai the bottlenecking, menjadi sarana untuk komunikasi politik pemerintah kepada publik, serta memberikan diseminasi program-program strategis nasional. 

Di sisi lain, legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya belum melihat KSP muncul secara baik dengan kapasitas tersebut. Ia juga memberikan contoh sumbatan yang terjadi antar kementerian/ lembaga termasuk kaitannya dengan DPR sebagai lembaga pengawas.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

“The bottlenecking misalnya ambil contoh salah satu fokus Komisi II adalah soal agraria, pertanahan. KSP belum mampu melalui gugus tugasnya menyatukan bagaimana bottlenecking Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM misalnya, yang selama ini selalu menjadi keluhan. Kawan-kawan di Komisi IV mengeluh karena nggak bisa manggil (Kementerian) ATR/BPN, Komisi II ngeluh karena enggak bisa manggil Menteri Kehutanan gitu, belum kawan-kawan di Komisi VII mitra dari Kementerian ESDM. Hal-hal seperti ini kita tunggu sebetulnya dari KSP, ” paparnya. 

Lebih lanjut Rifqi juga mengungkapkan harapannya agar KSP bisa dengan efektif menggunakan sisa 2 tahun pemerintahan periode 2019-2024 untuk memperlihatkan performanya kepada publik. Secara personal ia tidak keberatan rancangan anggaran yang diajukan oleh KSP dengan catatan lembaga tersebut mampu memaksimalkan 3 peran penting yang diembannya tersebut.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

“Urusan yang substantifnya adalah bagaimana Kantor Staf Kepresidenan bisa di depan untuk bisa menyelesaikan berbagai hal ini. Tensi politik pada 2024 semakin tinggi, oleh karena itu saya berharap KSP bisa di depan untuk kemudian bisa memastikan pemerintahan kita nanti soft landing pada 2024 yang akan datang, ” tandas Rifqi.

Dalam papat pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tersebut disampaikan pagu indikatif RAPBN 2023 dari Kementerian Sekretariat Negara yang di dalamnya memuat anggaran untuk KSP serta pagu indikatif RAPBN 2023 Sekretariat Kabinet. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretariat Negara, Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi V KSP. (uc/sf)

Baca juga: Wujudkan Samosir Sejahtera dan Bermartabat, Bupati Samosir Sampaikan Usulan Pembangunan Kepada Presiden Jokowi