Sari Yuliati Ingatkan MK Antisipasi Penanganan Perkara Pemilu 2024

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengimbau Mahkamah Konstitusi (MK) mempersiapkan penuh sejak awal dalam persiapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar serentak pada tahun 2024 mendatang. Sari berharap, saat-saat ini MK sudah mulai menyiapkan persiapan penanganan perkara perselisihan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Sari mengingatkan, jangan sampai keterbatasan anggaran menjadikan penanganan perkara di MK tidak berjalan secara maksimal.

 

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Demikian dipaparkan Sari saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Sekjen MK dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

 

Baca juga: Mohammad Toha: Aparat Penegak Hukum Harus Lebih Proaktif Tangani Mafia Tanah di Bali

“Concern saya, tahun 2023 merupakan tahun yang krusial bagi MK karena MK harus mempersiapkan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu Serentak tahun 2024. Jadi, kami berharap MK mulai menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan sampai dengan keterbatasan anggaran menjadi penanganan perkara di MK tidak berjalan secara maksimal, ” ujar Sari.

 

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

Disisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap renovasi Gedung MK dan pengembangan aplikasi layanan MK berbasis Information Communication and Technology (ICT). Tak hanya itu, Sari menyampaikan apresiasinya terhadap program bimtek ‘Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)’ yang diselenggarakan oleh MK.

 

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

“Saya sangat mendukung renovasi gedung MK dan pengembangan ICT, sehingga jangan sampai Pemilu-nya sudah selesai tapi pengembangan tata kerja-nya belum selesai. Saya juga mengapresiasi program bimtek ‘Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara PHPU' yang diselenggarakan oleh MK. Saya berharap, program bimtek program ini juga bisa menjangkau ke seluruh Indonesia kalau bisa melibatkan kami Anggota Komisi III DPR RI, ” pungkas Legislator dapil NTB II itu. (pun/aha)